Timika, mimbarpapua.com – Pemerintah Kampung Utikini II bersama Dusun, Rukun Tetangga (RT), Bamuskam, dan Tokoh Masyarakat menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Kampung, Jumat (21/11/2025).
Dari hasil musrembang menghasilkan kesepakatan pembangunan kantor Kampung, pengadaan air bersih, Rumah layak huni dan MCK pada sebagian besar RT.
Kepala Kampung Utikini II, Marinus Kogoya, usai kegiatan musrembang di Kantor Kampung kepada media ini menuturkan usulan yang paling dominan selama musrembang kali ini dari Bamuskam, RT, Dusun dan tokoh masyarakat menginginkan kepada pemerintah kampung di tahun 2026 mendatang dapat membangun kantor pelayanan yang lebih luas dan lebih representatif untuk pelayanan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan kantor yang lebih besar memudahkan pelayanan kepada warga dari 13 RT,” kata Marinus.
Marinus menambahkan selain program Tahun 2026, yang masih dominan program dari pusat seperti ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, Digitalisasi, Makanan tambahan, BLT dan kemiskinan ekstrim, tanggap dini iklim, cuaca ekstrim, pembangunan rumah layak huni dan lain-lain.
Selain itu ada pengadaan tanah untuk ketahanan pangan, pariwisata. Sehingga orang muda mereka bisa mengelola lahan ini.
Sementara di Utikini II, ada banyak gereja dan ada sejumlah usulan seperti pembangunan rumah pastori, pengadaan meteran listrik, timbunan halaman gereja, air bersih dan pembuatan drainase.
Kemudian usulan pekerjaan drainase juga datang dari beberapa RT dan pemuda sehingga air bisa mengalir ke sungai-sungai besar di Utikini. Dan usulan pengadaan peralatan pendukung dan makanan tambahan bagi kader posyandu dan PKK. Juga pengadaan seragam, kursi dan air bersih untuk kebutuhan kader posyandu dan PKK.
“Kalau dari pemuda ada usulan pembuatan tiang gawang dan peralatan olahraga,”. Ungkapnya.
Dan menurutnya khusus pengadaan tanah untuk ketahan pangan jelas dia sedang melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Jika pemilik setuju kampung akan beli lahan ini dan para pemuda dapat mengelola untuk menanam ubi ubian untuk persediaan pangan lokal.
“Tahun depan pihaknya akan bangun kantor diatas lahan yang dibeli pemerintah. Dalam kompleks kantor tersebut semua kegiatan pelayanan kampung, Bamuskam dan organisasi mitra akan berpusat dalam satu kompleks,”. Ungkapnya.
Sementara Kadistrik Kuala Kencana, Yemy Gobai meminta usulan program harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Apalagi dengan kejadian tambang bawah tanah ada masalah termasuk meninggalnya 7 orang pekerja akan berdampak pada penerimaan kabupaten Mimika pada 2026 mendatang.
” Efisiensi juga akan berdampak pada kampung tahun depan. Maka saya usul warga sebaiknya olah lahan berkebun. Jangan lagi bergantung dari perusahaan diatas. Bisa jadi tahun 2027 baru normal dan itu belum tentu, makanya kita berkebun dan jangan tergantung pada perusahaan, pada Pemkab dan pada dana desa,” kata Kadistrik Yemy Gobai.
Kadistrik menambahkan di Tahun 2026 dana desa ada program pusat termasuk koperasi merah putih, sehingga pemerintah kampung mengarahkan warga untuk kerja keras mencari sumber pendapatan lain termasuk pemerintah kampung melalui ketahanan pangan khusus pangan lokal bisa jual ke pasar. Juga kembangkan Budi daya ikan air tawar sehingga baik Pemerintah Kampung dan warga ada sumber pendapatan. (red)
