Timika, mimbarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika berencana menggelar prosesi adat dan ibadah pada 14 Februari 2026 sebagai bagian dari kelanjutan pembangunan jalan dan fasilitas pendukung di kawasan Bundaran Petrosea tembus Bandara Moses Kilangin. Namun rencana tersebut mendapat penolakan tegas dari keluarga Beanal selaku pemilik hak ulayat di lokasi tersebut.
Ishak Beanal, adik dari Helena Beanal, menyatakan bahwa seluruh bentuk kegiatan, termasuk prosesi adat dan ibadah yang direncanakan Pemkab Mimika, sebaiknya ditunda hingga persoalan pembayaran hak atas tanah diselesaikan terlebih dahulu.
Menurut Ishak, tuntutan tersebut telah disampaikan sejak aksi demonstrasi sebelumnya. Ia menegaskan, sebelum ada penyelesaian hak, pihak keluarga tidak mengizinkan adanya aktivitas apa pun di kawasan Bundaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau belum ada penyelesaian, lalu mau bikin adat, saya siap palang di depan. Saya mendukung kakak saya, Helena Beanal. Kami minta Bapak Bupati selesaikan dulu hak kami dua, baru bisa bikin adat di Bundaran,” tegas Ishak.
Ia juga meminta agar Bupati Mimika tidak mengambil langkah sepihak tanpa duduk bersama dan membicarakan langsung persoalan tersebut dengan keluarga Beanal sebagai pemilik hak tanah.
“Kami ini yang kemarin demo dan minta penyelesaian. Jadi sebelum bikin adat, selesaikan dulu kami punya hak,” ujarnya.
Sementara itu, Helena Beanal yang disebut sebagai pemilik tanah kembali menegaskan agar Pemkab Mimika segera menunaikan kewajiban pembayaran hak atas tanah tersebut sebelum melaksanakan kegiatan apa pun di Bundaran.
“Bapak Bupati bayar dulu. Jangan bikin kegiatan di Bundaran. Bicara dulu dengan saya baru buat sesuatu,” kata Helena.
Helena menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat adat, khususnya masyarakat asli sebagai pemilik wilayah. Menurutnya, setiap kegiatan di kawasan Bundaran harus melalui persetujuan dan pertemuan dengan pemilik hak.
“Tidak boleh tidak dengar masyarakat. Kami ini yang pilih pemimpin. Jadi sebelum bicara dengan kami, tidak boleh bikin adat atau rapat di Bundaran. Harus bertemu dulu dengan orang asli yang punya tempat,” tegasnya. (Anto)
