Timika, mimbarpapua.com – Puluhan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika angkatan 2026 menggelar aksi damai di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Kamis (30/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap peningkatan kuota beasiswa afirmasi yang dinilai masih belum merata.
Dalam aksi tersebut, para pelajar menyuarakan pentingnya keadilan akses pendidikan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Mereka menilai kuota afirmasi yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan pelajar lokal, sementara anggaran daerah yang cukup besar seharusnya bisa lebih berpihak pada sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para peserta aksi juga menyoroti besarnya APBD Mimika, termasuk alokasi dana pendidikan yang mencapai ratusan miliar rupiah serta dana Otonomi Khusus (Otsus). Mereka berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda.
Dalam tuntutannya, pelajar meminta agar kuota penerima beasiswa afirmasi ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, mereka mengusulkan agar prioritas diberikan kepada pelajar OAP dari tujuh suku yang ada di Mimika.
Tak hanya itu, pelajar juga menyampaikan alternatif solusi apabila tuntutan mereka tidak diakomodasi. Mereka berencana melakukan pendataan pelajar angkatan 2026 untuk diarahkan masuk ke sejumlah perguruan tinggi sesuai jurusan, sekaligus meminta tanggung jawab dari Dinas Pendidikan.
Bahkan, mereka turut mengusulkan pembangunan kampus bertaraf nasional di Mimika sebagai langkah jangka panjang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran sekitar Rp780 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional.
Ia juga menyampaikan bahwa usulan penambahan kuota afirmasi telah dibahas dan akan segera diajukan ke kementerian terkait melalui surat resmi.
Sementara itu, usulan pembangunan kampus negeri disebut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun tetap akan diteruskan kepada pimpinan daerah.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga tengah menjalin koordinasi dengan YPMAK guna menyusun skema beasiswa yang lebih terarah dan memiliki kriteria yang jelas ke depan.
Setelah mendapatkan penjelasan dari pihak dinas, para pelajar akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi berlangsung aman dengan pengawasan dari aparat keamanan setempat. (*)
