Intan Jaya, mimbarpapua.com – Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelayanan masyarakat dan pembangunan fasilitas umum di wilayah yang selama ini dikenal memiliki akses terbatas, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan bagi tokoh intelektual Intan Jaya, Yosafat Sani.
Bantuan tersebut mencakup pembangunan dua unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Kampung Mamba serta satu unit sepeda motor. Motor tersebut diberikan untuk meningkatkan mobilitas Yosafat yang kerap harus menjangkau masyarakat di daerah perbukitan dan kampung-kampung yang sulit ditempuh dengan transportasi biasa.
“Bantuan ini sangat membantu kami dalam mempercepat pelayanan masyarakat, terutama untuk kebutuhan fasilitas dasar,” ujar Yosafat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlu diketahui, selain menjalankan peran sosial di Intan Jaya, Yosafat juga tercatat sebagai anggota tim penanganan konflik daerah.
Selama ini, ia dikenal sebagai tokoh lokal yang rutin menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di lapangan, termasuk anggota kelompok bersenjata, untuk mengimbau agar tidak mengganggu pekerja pembangunan fasilitas umum.
Menurut Yosafat, dialog yang dilakukan bertujuan menjaga agar pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kami terus mengajak semua pihak agar memberi ruang bagi pembangunan, karena fasilitas ini akhirnya akan kembali untuk kepentingan masyarakat sendiri,” ujarnya.
Bantuan yang disalurkan pemerintah pusat ini dinilai sejalan dengan program percepatan pembangunan Papua. Infrastruktur dasar, seperti MCK, air bersih, serta akses transportasi, masih menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah kampung di Intan Jaya.
Melalui dukungan kepada tokoh lokal, pemerintah berharap proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif berkat peran serta masyarakat dan pendekatan kultural yang selama ini dilakukan oleh figur setempat.
Hingga kini, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta keterlibatan tokoh adat, agama, dan intelektual lokal untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran kegiatan pembangunan. (*)








