Timika, mimbarpapua.com – Sebelas Mal Pelayanan public (MPP) Secara serentak di resmikan secara daring di Jakarta termasuk Kabupaten Mimika.
Peresmian dilakukan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto di Jakarta, Rabu (24/09/2025).
Dalam peresmian secara daring ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johanes Rettob didampingi Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Marselino Mameyau, pimpinan OPD dan Forkopimda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, yang juga dilakukan oleh Bupati Mimika Johanes Rettob di Aula Kantor Dukcapil.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru dalam laporannya mengatakan bahwa, birokrasi dalam pelayanan harus senantiasa berorientasi kepada hasil bukan sekedar prosedur, berkreasi, responsif dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Reformasi pelayanan publik tidak lagi bisa ditunda. Masyarakat mutlak untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya adalah bagaimana agar melakukan reformasi dengan publik,” ujarnya.
Disampaikan Otok, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi unggulan pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui reformasi dengan konsepnya sederhana namun memiliki tenaga atau powerful yang kuat mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat MPP, bukan hanya ruang fisik tetapi sebuah ekosistem pelayanan yang di desain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat.
Sementara itu, MenPANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa dengan diresmikannya 11 MPP maka jumlah MPP menjadi 296 atau 58 persen pemerintah daerah yang menyelenggarakan MPP di seluruh Indonesia.
“Kehadiran MPP tidak hanya menambah angka, tetapi meneguhkan komitmen bahwa MPP adalah ruang kolaborasi dan simbol pelayanan publik masa depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut dirinya mengapresiasi Kabupaten Mimika yang menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua Tengah yang menerapkan MPP.
Adapun 11 MPP yang diresmikan, diantaranya di Kabupaten Mimika, Simalungun, Kuantan Singingi, Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kediri, Bondowoso, Kutai Timur, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Maluku Barat Daya. (*)
