Timika, mimbarpapua.com – Persoalan pembayaran upah dan kesejahteraan menjadi sorotan utama puluhan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako. Mereka mendatangi Kantor DPRK Mimika, Kamis (13/8/2026), untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan yang selama ini mereka hadapi.
Dalam aksi damai tersebut, para TKBM meminta DPRK Mimika memanggil Badan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Pomako untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP). Mereka berharap forum itu dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan secara terbuka sekaligus menghasilkan solusi yang berpihak pada kepentingan pekerja.
Salah satu pengawas TKBM, Herman Piwir, mengatakan persoalan pembayaran upah menjadi keluhan yang paling mendasar. Menurutnya, pekerja kerap harus menunggu dalam waktu lama untuk menerima hak mereka, bahkan hingga larut malam atau dini hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bahkan menunggu sampai subuh tidak makan, tidak dibayar. Padahal bendahara sudah menerima uang dari ekspedisi,” ujar Herman.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat para pekerja merasa hak mereka belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Karena itu, mereka memilih membawa persoalan tersebut ke DPRK Mimika agar dapat ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait.
Selain masalah upah, para TKBM juga membawa sekitar 20 tuntutan lainnya. Aspirasi tersebut antara lain menyangkut peningkatan kesejahteraan ekonomi, penyediaan rumah layak huni, pembenahan fasilitas Pelabuhan Pomako, pembangunan pos keamanan, serta pemeriksaan terhadap bendahara dan pengurus TKBM.
Para pekerja juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi TKBM Pelabuhan Pomako yang disebut seluruhnya merupakan Orang Asli Papua (OAP).
Menurut mereka, TKBM memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas bongkar muat dan perputaran ekonomi di Kabupaten Mimika. Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan pekerja dinilai perlu segera diselesaikan.
Melalui RDP yang diharapkan digelar bersama DPRK Mimika, pengurus TKBM, dan pihak terkait lainnya, para pekerja ingin memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pembayaran upah serta tata kelola koperasi.
Mereka berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memastikan pembayaran upah berjalan transparan, tepat waktu, dan kesejahteraan TKBM Pelabuhan Pomako dapat lebih diperhatikan.(*)
