Timika, mimbarpapua.com — Asosiasi Pencari Kerja Lokal Cartenz Mimika (Apelcami) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada Selasa (2/6/2026).
Kedatangan massa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan jeritan hati anak-anak asli daerah yang merasa tersisih di tanah kaya mereka sendiri, sekaligus menyerahkan 10 poin pernyataan sikap.
Pantauan wartawan dilapangan, perwakilan perempuan Papua mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah dan sistem rekrutmen perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Mimika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena pekerja dari luar daerah yang dengan mudah mendapatkan posisi strategis sementara putra daerah dibiarkan menganggur menjadi sorotan tajam.
”Kita minta supaya bapak ibu dewan panggil Bupati baru tanya kenapa pencaker (pencari kerja) terlalu banyak di Kabupaten Mimika? Orang dari luar datang tidak tahu tentang Mimika langsung naik kerja di Tembagapura. Baru anak-anak yang hidup dari limbah itu, dorang mau kerja apa?” ujar perempuan tersebut di hadapan massa aksi.
Ia juga menegaskan pentingnya persatuan tanpa memandang sekat suku demi memperjuangkan hak asasi di bawah payung Otonomi Khusus (Otsus).
”Saya berdiri di sini bukan sebagai perempuan Amungme, bukan sebagai perempuan Kamoro, bukan sebagai perempuan Tabi-Saireri, tapi saya berdiri di sini sebagai perempuan Papua. Tidak ada sukuisme di antara kita. Otonomi Khusus itu berlaku untuk seluruh orang Papua,” sambungnya.
Sementara Ketua Apelcami, Hendrikus Kaparepea, menegaskan bahwa aksi mereka ini murni untuk menuntut keadilan bagi para pencaker di Mimika, bukan untuk memicu kerusuhan.
Pihaknya mendesak DPRK Mimika untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua sebagai kelanjutan dari aspirasi yang telah masuk sebelumnya. RDP kedua ini dinilai krusial agar solusi konkret terkait peluang kerja bisa segera diputuskan.
”Kami di sini tidak datang untuk mencari konflik! Kami datang untuk memperjuangkan hak-hak kami. Kami bersemangat dan memiliki kemampuan untuk bekerja, tapi tidak diberikan kesempatan. Jadi RDP kedua ini mungkin secepatnya agar kita punya peluang-peluang bisa sampaikan,” tegas Hendrikus.
Sementara itu, perwakilan dari anak Lahir Besar Timika (Labeti), Kelvin, mengungkapkan bahwa Apelcami dibentuk justru karena melihat kondisi pencaker lokal di Mimika yang selama ini terlalu banyak memilih diam atas ketidakadilan sistemik.
”Karena asosiasi ini bertujuan untuk bagaimana kita berkumpul dan kita harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini sangat luar biasa. Karena selama ini pencaker di Mimika ini terlalu banyak. Semua diam! Tidak ada yang bisa mau melawan sistem yang selama ini mereka bangun. Mulai dari kontraktor, manajemen PT Freeport, dan lain sebagainya. Mereka sangat mempersulit kami teman-teman pencaker yang ada di Kabupaten Mimika,” ungkap Kelvin, seraya meminta Pemkab Mimika dan DPRK serius menanggapi persoalan ini.
Respon DPRK Mimika: Siap Kawal Aspirasi dan Dorong Proteksi Tenaga Kerja Lokal
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi yang sudah diserahkan.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku sependapat dengan keresahan para demonstran terkait masuknya tenaga kerja luar daerah.
”Seluruh aspirasi kami terima dan akan kami kawal. Saya juga tidak terima kalau saya punya KTP Timika, saya daftar, eh orang KTP luar yang masuk tiba-tiba kerja di Tembagapura. Kita akan kawal sama-sama,” ujar Asri.
Sebagai langkah konkret, Asri menyatakan bahwa Komisi III DPRK Mimika akan memanggil kembali pihak terkait untuk melakukan RDP dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Ia menekankan pentingnya regulasi proteksi dan penguatan kapasitas bagi pencaker lokal ke depannya.(*)
