Timika, mimbarpapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) mengambil langkah hukum menyusul beredarnya surat rekomendasi aktivitas pendulangan emas yang diduga menggunakan nama Ketua Lemasko, Gregorius Okoare, tanpa seizin yang bersangkutan.
Lemasko menilai penggunaan nama, nomor surat, serta identitas lembaga dalam dokumen tersebut telah merugikan organisasi. Terlebih, surat itu disebut-sebut menjadi dasar bagi sejumlah orang untuk melakukan aktivitas pendulangan emas di kawasan tanggul barat dan tanggul timur.
Ketua Lemasko, Gregorius Okoare, secara tegas membantah tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi maupun memberikan persetujuan kepada pihak mana pun untuk melakukan kegiatan pendulangan di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, surat yang beredar mencantumkan nama Tinakon. Padahal, lembaga tersebut sudah tidak lagi beroperasi karena telah dibekukan dan beralih status menjadi Yayasan Yuamako.
“Tinakon ini sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu. Sudah dikukuhkan dari Tinakon berubah menjadi Yayasan Yuamako. Jadi, tidak ada lagi Tinakon yang memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi untuk orang mendulang,” tegas Gregorius saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (18/11/2026).
Gregorius menjelaskan, keberadaan surat rekomendasi tersebut mulai diketahui dalam beberapa bulan terakhir. Dokumen itu diduga telah beredar dan dimanfaatkan sejumlah pendulang sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas di lokasi yang dimaksud.
Setelah menelusuri dokumen tersebut, Lemasko menemukan sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan administrasi resmi lembaga. Mulai dari nomor surat, tanda tangan, stempel, logo hingga kop surat.
“Saya tidak pernah mengeluarkan surat untuk orang mendulang menggunakan nomor SK saya. Nama saya dibawa-bawa seolah-olah saya menyetujui. Itu tidak benar. Tanda tangan saya berbeda, cap berbeda, logo dan kop surat juga berbeda,” ungkapnya.
Ia turut mempersoalkan nomor surat yang digunakan. Menurut Gregorius, administrasi persuratan Lemasko sepanjang 2026 masih menggunakan nomor di kisaran 200, sementara dokumen yang beredar justru mencantumkan nomor 400-an.
Sebagai tindak lanjut, Lemasko telah mendatangi Polres Mimika dan menyampaikan laporan melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim). Pihaknya juga akan menyerahkan dokumen administrasi resmi lembaga kepada penyidik untuk dibandingkan dengan surat yang diduga bermasalah tersebut.
Selain dugaan penggunaan nama dan dokumen tanpa persetujuan, Gregorius mengaku memperoleh informasi adanya pungutan uang untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut.
Bahkan, berdasarkan pengakuan yang diterimanya, ada pendulang yang disebut telah mengeluarkan uang hingga Rp3 juta untuk memperoleh surat tersebut.
“Awalnya saya pikir Rp3.000, ternyata yang dimaksud Rp3 juta dan kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan karena sudah membayar atau membeli mesin dompeng berdasarkan surat tersebut, silakan menagih kepada pihak yang mengeluarkan surat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Lemasko, Yohanes Mamiri, menegaskan bahwa lembaganya selama ini telah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wilayah yang diperbolehkan maupun yang tidak diperkenankan untuk kegiatan pendulangan.
Sosialisasi tersebut telah dilakukan dari kawasan Mil 21 hingga Pasir Hitam, Puriri. Yohanes menjelaskan, Lemasko pada prinsipnya tidak menolak aktivitas pendulangan karena memahami bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat.
Dukungan terhadap masyarakat yang mencari nafkah melalui pendulangan selama ini juga difasilitasi melalui perusahaan dan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL). Termasuk penyediaan sarana transportasi menuju lokasi pendulangan melalui koperasi yang beroperasi di Nawaripi dan Koprapoka.
Namun, Lemasko menyayangkan adanya pihak yayasan atau lembaga yang dinilai belum memiliki kejelasan legal standing, tetapi justru menerbitkan rekomendasi untuk aktivitas pendulangan di kawasan tanggul barat.
Yohanes menegaskan, wilayah tersebut merupakan kawasan yang secara tegas tidak diperbolehkan untuk aktivitas pendulangan. Larangan itu, kata dia, juga telah disosialisasikan oleh PT Freeport Indonesia bersama pihak-pihak terkait di lingkungan perusahaan.
“Kami melarang keras untuk area tersebut. Perusahaan juga sudah melakukan upaya sosialisasi. Pihak PTFI dan pihak terkait di perusahaan sudah menyampaikan bahwa area antara tanggul timur dan tanggul barat dilarang untuk melakukan pendulangan,” tegas Yohanes.
Ia menyebut beberapa titik yang termasuk dalam kawasan terlarang tersebut, di antaranya Pandan 5, A0, A1, A2, A3 hingga Sob 19.
Menurut Yohanes, kawasan itu bukan hanya memiliki batasan untuk aktivitas pendulangan, tetapi juga merupakan wilayah perkebunan masyarakat adat yang masih dimanfaatkan untuk berkebun setiap pekan.
Karena itu, masuknya pendulang dari luar Papua ke kawasan tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan sosial dan berujung pada konflik dengan masyarakat adat setempat.
“Kami tidak mau ketika saudara-saudara kita dari Nusantara merasa nyaman dengan situasi hari ini, kemudian terjadi pergesekan dengan masyarakat kita. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi konflik dan masalah? Kami tidak mau masyarakat kami menjadi korban di tempat itu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Lemasko tidak pernah menutup kesempatan bagi masyarakat dari luar Papua untuk mencari penghidupan melalui aktivitas pendulangan. Namun, seluruh pihak harus mematuhi ketentuan dan menghormati batas wilayah adat yang telah ditetapkan.
Yohanes menjelaskan, aktivitas pendulangan masih diperbolehkan di kawasan sebelah atas Mil 21 karena wilayah tersebut sejak awal memang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut.
Sebaliknya, kawasan dari Mil 21 menuju Puriri, Pasir Hitam hingga pesisir pantai merupakan wilayah yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas pendulangan.
“Kami tidak melarang saudara-saudara mencari. Ini masalah perut, kami paham. Kami juga cari makan di situ. Tetapi kalau persoalan terjadi, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Jadi, dari Mil 21 ke atas silakan mendulang karena memang dari awal tempatnya di situ. Tetapi dari Mil 21 sampai ke pantai kami larang,” jelasnya.
Lebih jauh, Yohanes mengingatkan bahwa hak atas wilayah adat tidak dapat ditentukan atau diklaim secara sepihak oleh satu orang maupun satu marga. Sebab, dalam satu kawasan dusun atau taparo terdapat sejumlah marga yang memiliki hak bersama.
Dengan demikian, setiap aktivitas di wilayah tersebut harus memperhatikan hak masyarakat adat dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terlebih jika berpotensi merusak lingkungan maupun memicu perselisihan.
Untuk memastikan larangan tersebut dipatuhi, Lemasko berencana melakukan penertiban secara langsung dengan mengosongkan kawasan yang tidak diperbolehkan bagi aktivitas pendulangan.
Rencana itu dijadwalkan mulai dilaksanakan pada minggu ini dan akan berlanjut pada minggu berikutnya.
Yohanes juga menyampaikan bahwa kawasan tersebut berkaitan dengan area konservasi dan penghijauan, termasuk wilayah yang disebut sebagai kawasan Taman Lorentz.
Selain itu, terdapat program penanaman dan pemulihan lingkungan yang dilaksanakan melalui Departemen Lingkungan Hidup sebagai tindak lanjut atas tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup dari pemerintah pusat.
“Kami minta saudara-saudara Nusantara tolong hargai kami. Itu tempat kami, kami menjaga hak wilayah kami dan tidak mau dirusak oleh siapa pun. Untuk itu, kami minta tempat itu mulai dari Puriri, Pasir Hitam sampai Mil 21 dikosongkan,” tegasnya.
Jika imbauan tersebut tidak diindahkan, Lemasko menyatakan akan meminta keterlibatan aparat kepolisian, TNI, satuan tugas internal PT Freeport Indonesia serta SRM untuk membantu melakukan penindakan terhadap aktivitas pendulangan di kawasan terlarang.
Penertiban tersebut juga diharapkan mencakup pengangkutan mesin dompeng dan berbagai peralatan pendulangan yang masih berada di lokasi.
“Kami akan minta pihak kepolisian, TNI dan Satgas yang ada di internal PTFI dan SRM untuk melakukan penindakan tegas, termasuk mengangkut mesin-mesin yang ada di lokasi,” katanya.
Yohanes kembali mengingatkan masyarakat yang telah membeli mesin dompeng, genset maupun perlengkapan pendulangan berdasarkan surat rekomendasi yang dipersoalkan agar meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menerbitkan dokumen tersebut apabila merasa dirugikan. (*)












