Timika, mimbarpapua.com – Kelompok Pemuda Mimika Bersatu tidak melakukan aksi demo seperti di daerah-daerah lain, melainkan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRK Mimika serta Kapolres dan Dandim Mimika.
RDP yang digelar di aula Kantor DPRK Mimika, Selasa (02/09/2025) ini menjadi momen yang sangat penting dan mendapat apresiasi dari pihak DPRK dan TNI-Polri.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pemuda Mimika Bersatu juga menyerahkan 13 pernyataan sikap ke DPRK untuk ditindaklanjuti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman menyampaikan bahwa selain beberapa poin yang disampaikan oleh kelompok kepemudaan, hal lain yang menjadi topik dalam RDP.
“Topik itu terkait dengan situasi nasional terkini, kemudian terkait isu-isu lokal yang disampaikan baik itu masalah keamanan maupun masalah infrastruktur,” katanya saat ditemui seusai mengikuti RDP.
Kapolres juga memberikan apresiasi kepada kelompok kepemudaan yang tidak melakukan demo, tetapi lakukan RDP.
“Kita berikan apresiasi kepada pemuda di Mimika ini,” ucapnya.
Apresiasi juga diberikan oleh Dandim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya atas inisiatif
atas pola pemikiran dari kepemudaan Mimika.
“Kami dari sisi Kodim tentunya mengapresiasi pola-pola penyampaian aspirasi seperti ini,” ucapnya.
Disampaikan Dandim bahwa pada intimya dalam RDP itu disampaikan mulai dari isu nasioanl sampai dengan isu lokal.
“Selain itu ermasuk program-program pemda yang saya nilai itu merupakan bagian dari evaluasi, harapannya nanti pihak-pihak terkaitlah baik itu dari pihak DPRK selaku pihak pengawasan program pembangunan, termasuk dari pemda,”ujarnya.
Ia juga berharap apabila memang memungkinkan untuk dipenuhi silahkan, namun apabila ada pertimbangan lain itu harus dikomunikasikan.
“Sehingga ada kesan bahwasanya penyampaian aspirasi ini tidak hanya berhenti sampai disini saja tetapi berkelanjutan, itukan diharapkan dari semua pihak,” harap Letkol Inf M. Slamet.
Kata Dandim, selaku pihak keamanan itu sifatnya hanya mengawal, dan kalau itu memang sudah sesuai dengan aturan tentunya akan disuport.
“Tapi kalau tidak sesuai aturan, mohon maaf kita baik dari TNI-Polri itu punya prosedur. Dan kalau itu tidak sesuai atau istilah mengarah anarkis mau tidak mau negara berbicara, harus kita tindak tegas,” kata Letkol Inf M. Slamet.(*)
