Jayapura, mimbarpapua.com — Deputy Head of Mission atau Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, bersama tim melakukan kunjungan kehormatan ke Polda Papua.
Dalam keterangan yang diberikan kepada awak media, kunjungan tersebut diterima Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H., di Ruang Kerja Wakapolda Papua. Turut hadir Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Sih Harno, S.H., M.H., dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P pada Senin (21/9/2026) kemarin.
Pertemuan tersebut menjadi momentum pertukaran informasi mengenai kondisi terkini di Papua. Berbagai persoalan dibahas, mulai dari situasi keamanan, penegakan hukum, sosial, pendidikan, kesehatan hingga tantangan pembangunan di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adriaan Palm mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Belanda mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, informasi yang diperoleh melalui pemberitaan media perlu dilengkapi dengan pengalaman dan pengamatan secara langsung di lapangan, termasuk melalui dialog dengan pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Kunjungan langsung memberikan kesempatan untuk memahami kondisi di lapangan secara lebih utuh. Kami ingin mendengar berbagai pandangan dan melihat perkembangan yang terjadi sejak kunjungan sebelumnya,” ujar Adriaan Palm.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Belanda juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
Sejumlah sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan melalui kerja sama antara lain pertanian, pengelolaan air, energi terbarukan, lingkungan, kemaritiman, pendidikan dan kebudayaan.
Adriaan Palm menyebut sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang berpotensi dikembangkan melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas. Hal tersebut termasuk pengembangan padi serta pemanfaatan teknologi pertanian guna mendukung ketahanan pangan.
Pengalaman Belanda dalam pengelolaan air dan lingkungan juga dinilai dapat menjadi bagian dari kerja sama yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
“Hubungan Indonesia dan Belanda dibangun berdasarkan prinsip kemitraan dan kerja sama yang setara. Ada banyak tantangan bersama yang dapat kita hadapi melalui kolaborasi, termasuk perubahan iklim, energi, lingkungan dan masa depan generasi muda,” katanya.
Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Muhajir menyampaikan bahwa kondisi keamanan di Papua masih menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang memiliki tantangan geografis dan potensi gangguan keamanan.
Menurut Muhajir, kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di masing-masing wilayah hukum serta menindaklanjuti setiap informasi yang diterima berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Penanganan keamanan tidak dilakukan oleh aparat secara sendiri-sendiri. Kami terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat untuk memperoleh informasi serta menjaga stabilitas keamanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Papua memiliki berbagai latar belakang yang perlu dilihat secara menyeluruh.
Pemerintah dan aparat keamanan, kata dia, terus mendorong pendekatan sosial dan kemanusiaan, termasuk membuka ruang komunikasi serta memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dan anak-anak yang berada di wilayah terdampak.
“Mediasi dan ruang komunikasi tetap penting sebagai bagian dari upaya penyelesaian jangka panjang. Namun, apabila terdapat tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat, aparat tetap memiliki kewajiban melakukan penanganan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Sih Harno mengatakan kondisi geografis Papua menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun penanganan keamanan.
Menurutnya, sejumlah wilayah memiliki akses transportasi yang terbatas sehingga sulit dijangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun menjalankan pelayanan kepolisian.
Karena itu, setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dengan mengedepankan data dan bukti yang jelas.
“Kepolisian akan menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Sih Harno.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito mengatakan pembangunan fasilitas pelayanan dasar di Papua terus dilakukan. Namun, di sejumlah wilayah masih terdapat tantangan keamanan yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Puskesmas, sekolah dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat telah dibangun hingga tingkat distrik dan kampung. Tantangannya adalah bagaimana memastikan fasilitas tersebut dapat terus berfungsi dan masyarakat maupun tenaga pelayanan dapat menjalankan aktivitas dengan aman,” ujar Cahyo.
Selain keamanan dan pembangunan, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama di bidang pendidikan.
Pemerintah Belanda berencana membangun komunikasi dengan sejumlah universitas di Indonesia, termasuk di Papua, untuk mengidentifikasi peluang kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pertukaran pengetahuan.
Kerja sama di bidang kebudayaan turut menjadi perhatian, termasuk mendorong pertukaran antarmasyarakat Indonesia dan Belanda.
Kunjungan Wakil Dubes Belanda tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, khususnya dalam memahami kondisi Papua secara langsung serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat.(*)
