Timika, mimbarpapua.com — Halaman Kantor DPRK Mimika dipenuhi suara aspirasi mahasiswa, Senin (31/8/2026). Dalam aksi demonstrasi damai tersebut, mahasiswa dan mahasiswi Mimika menyuarakan keresahan atas berbagai persoalan kekerasan dan kemanusiaan yang masih terjadi di Tanah Papua.
Sejumlah isu menjadi sorotan dalam aksi tersebut, di antaranya kasus pembunuhan, konflik horizontal, pengungsian masyarakat sipil, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Massa aksi diterima Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, bersama sejumlah anggota DPRK. Sementara jalannya demonstrasi mendapat pengawalan aparat keamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu peserta aksi, Fransiska, dalam orasinya meminta pemerintah tidak tinggal diam terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa masyarakat. Ia juga mendesak Bupati Mimika hadir secara langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan penanganan kasus pembunuhan berjalan sesuai hukum.
“Bupati harus hadir di sini untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana terjadi pembunuhan. Kami melihat Bupati sangat tidak mampu memimpin di atas tanah ini,” ujar Fransiska.
Menurutnya, pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum, khususnya keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya akibat kekerasan.
Ia mempertanyakan keberadaan hukum apabila kasus kekerasan terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kalau keluarga dibunuh, dibunuh terus, masa pemerintah masa bodoh? Hukum itu untuk apa kalau bukan untuk menegakkan HAM bagi rakyat,” tegasnya.
Selain kasus pembunuhan, mahasiswa juga menyoroti persoalan pengungsian masyarakat yang terjadi di sejumlah wilayah Papua akibat konflik.
Mereka menilai masyarakat sipil tidak seharusnya terus berada dalam posisi paling rentan ketika konflik terjadi.
“Pengungsian paksa terjadi di setiap pedalaman, di sudut-sudut kota. Masyarakat mengungsi di mana-mana. Konflik horizontal dibangun di mana-mana. Ini strategi model apa? Tidak manusiawi sekali,” katanya.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah agar perhatian terhadap masyarakat tidak hanya terfokus pada persoalan pemerintahan dan anggaran.
Mahasiswa meminta pemerintah menjadikan keselamatan dan kehidupan masyarakat sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan.
“Pemerintah harus buka otak, buka mata. Bukan hanya duduk makan uang, bukan hanya duduk sidang anggaran saja. Sidang juga harus mengenai manusia yang berjatuhan di bawah,” seru Fransiska.
Wakil Koordinator Lapangan, Geovani, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
Geovani menyebut dirinya sebagai perempuan asli Amungme asal Mimika. Ia mengatakan kehadirannya dalam aksi bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, tetapi sebagai bagian dari masyarakat Papua yang melihat berbagai persoalan di tanah kelahirannya.
“Hari ini saya masih mahasiswa, saya perempuan asli Amungme yang punya tanah berada di Kabupaten Mimika ini. Tetapi hari ini saya berdiri sebagai manusia Papua yang sadar atas ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP).
“Kita semua korban. Kita semua korban atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh DPRD Kabupaten Mimika, bahkan MRP yang tidak melibatkan masyarakat adat OAP,” katanya.
Geovani menegaskan mahasiswa turun ke jalan karena tidak ingin persoalan yang terjadi saat ini menjadi ancaman bagi generasi Papua di masa mendatang.
“Kami hadir hari ini karena kami korban. Kami hadir hari ini atas ketidakadilan, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua. Kami hadir karena kami sadar dan tidak mau melihat generasi kami yang akan hadir terancam di atas tanahnya sendiri, Tanah Papua,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan pihaknya akan mendorong pertemuan bersama Bupati Mimika dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pertemuan tersebut direncanakan melibatkan unsur TNI dan Polri serta pihak terkait lainnya untuk membahas persoalan keamanan dan mencari langkah penyelesaian terhadap kasus-kasus pembunuhan yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, Primus mengaku belum dapat memastikan kehadiran Bupati Mimika dalam pertemuan tersebut.
“Untuk kita hadirkan Pak Bupati hari ini, saya belum bisa menjamin,” ujarnya.
Meski demikian, DPRK Mimika akan segera menyiapkan undangan untuk mempertemukan Bupati dan unsur Forkopimda dalam satu forum pembahasan.
“Kami rencana panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini. Hari ini saya ketik undangan untuk kita duduk bicara di sini. Penyelesaian seperti apa?” kata Primus.(*)
