Suasana saat rakor dan harmonisasi penanganan konflik KapirayaTimika, mimbarpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya di Hotel Grand Tembaga pada Rabu (25/02/2026).
Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Prov Papua Tengah, Marthen Ukago bahwa kehadiran kita disini untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat adat dari masing-masing kabupaten dapat duduk bersama,saling menghormati dan menyepakati tanda-tanda alam serta batas wilayah yang telah ada turun temurun.
Dan harmonisasi ini adalah kunci agar tidak ada lagi keraguan dan gesekan ditengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berharap rapat ini dapat menghasilkan pemahaman bersama. Kemudian komitmen antar pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh apapun menjadi kesepakatan damai para tokoh adat di lapangan,”harapnya.
Mengakhiri sambutan, kata Marthen Ukago bahwa Gubernur berpesan agar proses dijaga dengan bahasa yang bagus dan hindari pembahasan yang bersifat kontroversi.
“Mari kita fokus pada pencarian titik temu yang meningkatkan persaudaraan,” ucapnya.
Sementara itu Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa pada kesempatan ini kita tidak bicara tentang batas wilayah pemerintahan, melainkan berbicara terkait batas-batas hak ulayat.
Dan sesuai arahan gubernur bahwa setiap kabupaten menyiapkan tim harmonisasi, dan Mimika sudah menyiapkan tim.
“Kami Mimika sudah bentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat yang pemilik hak ulayat. Jadi mereka ini yang tau persis situasinya,” katanya.
Lanjutnya,”Sesuai rencana kita sudah punya peta batas wilayah, nanti kita turun sama-sama dan kita lihat. Saya berharap nanti tidak ada orang lain yang bicara tapi orang yang betul-betul punya dan tau riwayat sejarah ini,”sambung Bupati John.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika juga berharap sebagai orang yang punya jabatan, yang punya pendidikan jangan korbankan masyarakat.
“Masyarakat dari dulu hidupnya aman, mereka tau persis bagaimana mereka tinggal disana, banyak orang mee yang masih hidup dan ada di kampung disana dan hidup bersama-sama,” ucap Bupati John.
Kemudian Bupati Deiyai, Melkianus Mote menyampaikan bahwa terkait dengan pembentukan tim harmonisasi sesuai arahan Gubernur,pihaknya sudah membentuk tim.
“Tim ini akan bertugas akan data
berapa warga dan fasilitas yang terdampak akibat konflik yang terjadi,” katanya.
Selain itu dirinya sangat berharap agar akses penerbangan ke Kapiraya dibuka, sehingga pihaknya bisa menyalurkan bantuan bama bagi masyarakatnya.
“Bukan kami tidak mau membantu tapi kami sampai hari ini masih tunggu dibukanya akses penerbangan. Kami juga ucapkan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Mimika karena disana sudah ada yang dapat bahan makanan,”ucap Melkianus Mote.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bupati Dogiyai, Yudas Teba terkait dengan pembentukan tim harmonisasi.
“Kami juga sudah bentuk tim, dan tim ini berasal dari yang punya hak ulayat. Kemudian terkait dengan teknis dan lain-lain akan diakukan dilapangan dengan cara kami,”ujarnya.
Menurutnya bahwa pemerintah Kabupaten punya tugas hanya memfasilitasi, dan masyarakatlah yang sendiri berbicara dan menentukan batas antara Mee dan Kamoro.
Perlu diketahui rapat ini dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Prov Papua Tengah, Marthen Ukago, ini didampingi langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai, Melkianus Mote dan Bupati Dogiyai, Yudas Teba, Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah Jhon Gobai dan anggota MRP Yehuda Gobai.
Selain itu hadir juga Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau,Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hilldiario Budiman,Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah, Kompol Onisimus Umbu Sairo dan perwakilan dari unsur TNI.
Tak lupa juga hadir beberapa perwakilan anggota DPRP Papua Tengah, perwakilan MRP, Pj Sekda Mimika, Kepala Biro Tapem PPT, Kapolres Mimika dan Kapolres Deiyai, serta perwakilan Anggota DPRD Deiyai dan Dogiyai,
Kemudian tokoh-tokoh masyarakat dari Suku Mee dan Suku Kamoro, serta tim harmonisasi dari tiga kabupaten. (*)
