Timika, mimbarpapua.com – Polres Mimika terus mendalami laporan Bupati Mimika, Johannes Rettob, terhadap media online Papua News Online. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi untuk mengumpulkan keterangan dan memperjelas duduk persoalan pemberitaan yang dilaporkan.
Kapolres Mimika, AKBP Alredo Rumbiak, mengungkapkan bahwa tiga saksi tersebut berasal dari pihak pelapor serta sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Sudah ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan, termasuk dari pihak pelapor dan beberapa pegawai yang ada di Pemda,” ungkap AKBP Alredo, Senin (9/11/2026) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski proses pemeriksaan saksi telah berjalan, Polres Mimika belum mengambil langkah untuk memanggil pihak media yang dilaporkan. Kepolisian terlebih dahulu akan meminta penilaian Dewan Pers guna memastikan apakah pemberitaan yang menjadi objek laporan merupakan produk jurnalistik atau bukan.
Untuk kepentingan tersebut, Polres Mimika akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers di Jakarta. Agenda ini akan dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Mimika yang saat ini tengah menuju Jakarta untuk mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis).
Dalam kesempatan itu, Kasat Reskrim juga dijadwalkan menemui Dewan Pers untuk membahas laporan yang disampaikan Bupati Mimika.
Alredo menjelaskan, kepolisian perlu memastikan terlebih dahulu status pemberitaan tersebut sebelum menentukan langkah penanganan selanjutnya. Menurutnya, penilaian terhadap suatu karya jurnalistik merupakan kewenangan Dewan Pers.
“Kita harus memastikan dulu, produk ini sah atau tidak sebagai produk redaksi. Nanti seperti apa hasil analisis dari Dewan Pers, baru kita tindak lanjuti selanjutnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, Polres Mimika tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan terkait dugaan pelanggaran dalam pemberitaan tersebut. Karena itu, hasil penilaian Dewan Pers akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi penyidik dalam menentukan proses berikutnya.
Bahkan, sebelum pemeriksaan terhadap pihak terlapor dilakukan, Polres Mimika telah lebih dahulu menyurati Dewan Pers sebagai bagian dari koordinasi awal penanganan laporan.
“Bukan kami yang menentukan ini suatu pelanggaran atau bukan. Yang memahami apakah itu produk pers atau bukan adalah Dewan Pers. Dari hasil penilaian itulah kami akan melakukan tindak lanjut,” tegas Alredo.
Diketahui, laporan Bupati Mimika terhadap Papua News Online berkaitan dengan pemberitaan yang dinilai meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Hingga kini, proses penanganan laporan tersebut masih berada pada tahap pendalaman keterangan saksi dan koordinasi dengan Dewan Pers. Kepolisian selanjutnya akan menunggu hasil penilaian lembaga tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut terhadap laporan yang masuk.(*)
