Timika, mimbarpapua.com — Rentetan kasus kekerasan dan pembunuhan yang kembali terjadi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu keprihatinan serius Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.
Kasus terbaru yang menewaskan dua pelajar pada Minggu (30/8/2026) menjadi perhatian DPRK. Lembaga legislatif daerah itu menilai perlu ada langkah konkret dan terpadu dari seluruh unsur pimpinan daerah untuk mencegah aksi kekerasan kembali terjadi.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati Mimika, serta jajaran TNI-Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa (1/9/2026) di Kantor DPRK Mimika.
“Kami rencana panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini, karena situasi yang terjadi pembunuhan ini berulang-ulang kali,” kata Primus, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, DPRK Mimika telah menyiapkan undangan bagi seluruh unsur terkait. Ia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum untuk membahas persoalan keamanan, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat diterapkan di lapangan.
Primus mengaku prihatin dengan kondisi keamanan di Mimika yang masih diwarnai aksi kekerasan dan pembunuhan.
“Penyelesaian seperti apa? Miris juga terjadi seperti ini terus-menerus,” ujarnya.
Dalam upaya mencegah terjadinya aksi kekerasan, DPRK Mimika juga turut menyoroti kondisi keamanan di Distrik Kwamki Narama.
Primus mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas masyarakat, terutama mobilitas warga yang keluar maupun masuk dari wilayah tersebut.
Ia mengusulkan agar dibangun pos pengamanan di wilayah yang dinilai membutuhkan pengawasan. Pos tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari upaya pemantauan mobilitas masyarakat serta mencegah membawa masuk maupun keluar barang atau alat yang berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan.
“Di Kwamki Narama itu harus bikin pos. Siapa yang keluar-masuk di situ, yang keluar dengan parang atau dengan alat tajam, itu kita harus pastikan. TNI-Polri harus pastikan di sana,” tegasnya.
Primus menilai langkah pencegahan harus diperkuat untuk mengantisipasi potensi konflik maupun aksi kekerasan sejak dini.
Menurutnya, penanganan persoalan keamanan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah daerah, aparat keamanan maupun masyarakat.
DPRK Mimika berharap pertemuan bersama Bupati, TNI-Polri, dan Forkopimda dapat melahirkan kebijakan serta strategi pengamanan yang lebih efektif untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
“Jadi, kita besok akan rapat dengan Pak Bupati dan semua unsur pimpinan yang ada di sini, di kabupaten ini,” pungkas Primus.(*)
