Timika, mimbarpapua.com – Polres Mimika menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dalam rangka penyelesaian konflik antar kelompok yang kembali memanas di Distrik Kwamki Narama.
Rapat Koordinasi bersama unsur forkopimda, yakni Pemkab Mimika, DPRK, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri ini, dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, S.I.K., M.H, pada Selasa (18/11/2025) di Mako Polres Mimika, Mile 32.
Kasi Humas, Iptu Hempy Ona menyampaikan bahwa dalam arahan Kapolres, konflik tersebut bukan merupakan konflik antar suku, melainkan persoalan antar keluarga yang telah berlangsung lama dan menimbulkan lebih dari 40 korban luka, serta satu korban meninggal dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tiga orang provokator dan Kepala Perang (Woemum ), serta salah satunya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.
Kata Iptu Hempy bahwa dalam rapat tersebut Kapolres juga menyampaikan perlunya dukungan dari Pemda Mimika berupa pendirian tiga pos pengamanan semi permanen dalam dua hari ke depan.
“Pos ini akan ditempati personel gabungan untuk memonitor pergerakan kelompok dan mencegah eskalasi , serta dalam proses pengamanan nantinya agar dapat dibantu oleh Kodim 1710/Mimika dan Satpol PP,”katanya.
Lanjutnya,” Kapolres juga meminta dukungan Kejaksaan dan Pengadilan, terkait penerapan pasal terhadap pelaku tindak kekerasan. Di karenakan Kapolda Papua Tengah merekomendasikan, agar proses hukum bagi Woemum dan provokator harus dilakukan di luar Kota Timika,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Mimika, Fiser Wiliam Monim, menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum, dan menilai pembangunan pos pengamanan sebagai langkah penting untuk mengantisipasi dan meningkatkan keamanan di Kwamki Narama.
Sedangkan Kepala Distrik Kwamki Narama Naftali Edwin Hanuaebu, menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh menjadi lahan perang dari konflik yang berasal dari luar Mimika, serta mendorong perlunya Perda untuk mengatur hal tersebut.
“Yang terlibat konflik itu dominan warga luar, sehingga kami dukung supaya tindak tegas para Woemum dan provokator. Kami juga sangat dukung pembangunan pos penjagaan,” ujar Edwin.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir bahwa konflik di Kwamki Narama harus diselesaikan segera dan harus ditindak tegas.
“Konflik yang terjadi ini syarat ditunggangi kepentingan yang mana beberapa oknum memanfaatkan momen ini. Bantuan dana tidak boleh diberikan kepada kelompok yang menjadikan konflik sebagai kebiasaan,” tegasnya.
Sementara itu Asisten II Pemda Mimika, Frans Kambu menyatakan bahwa terkait permintaan pendirian pos pengamanan itu akan dibahas bersama dengan Kesbangpol untuk percepatan tindaklanjut. (*)
