Timika, mimbarpapua.com – Persoalan keterbatasan tempat usaha bagi mama-mama Papua kembali mendapat perhatian. Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Mimika (Somama-ti) mendatangi Kantor Sentra Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di SP3, Senin (9/11/2026), untuk menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah menyediakan tempat berjualan yang layak bagi masyarakat asli Papua.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memberdayakan pedagang lokal, khususnya mama-mama Papua yang selama ini berjualan di pinggir jalan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Koordinator aksi, Yoki Sondegau, mengatakan pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen terhadap perlindungan ekonomi masyarakat asli Papua. Salah satunya dengan merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti kebijakan nyata, terutama dalam penyediaan fasilitas pasar yang aman, nyaman, dan memadai bagi mama-mama Papua.
“Selamatkan komunitas lokal Papua, selamatkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada mama-mama Papua dan menyediakan pasar yang layak bagi Orang Asli Papua,” tegas Yoki.
Selain persoalan fasilitas usaha, massa juga menyoroti penertiban lapak pedagang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perwakilan perempuan dalam aksi tersebut mempertanyakan pembongkaran lapak milik mama-mama Papua, sementara menurutnya, keberadaan toko-toko minuman keras juga perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Satpol PP, saya mau tanya, kenapa kalian bongkar lapak-lapak mama-mama Papua? Sementara toko-toko miras yang beredar dan mematikan generasi Papua, kenapa kalian tidak bongkar?” ujarnya.
Tidak hanya itu, penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi salah satu persoalan yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut. Massa mempertanyakan sejauh mana anggaran Otsus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan ekonomi mama-mama Papua.
Mereka menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua seharusnya menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk melalui dukungan fasilitas dan akses tempat usaha.
“Berapa banyak dari hasil dana Otsus yang pemerintah berikan kepada mama-mama Papua? Hari ini kami datang dan menuntut implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2024. Pemerintah harus berpikir apakah sudah menyiapkan tempat yang layak untuk mama-mama berjualan,” ungkapnya.
Dalam tuntutannya, Somama-ti secara khusus meminta Bupati Mimika agar segera menyediakan lokasi usaha yang representatif bagi mama-mama Papua. Massa juga menyinggung Pasar SP2 sebagai salah satu lokasi yang diharapkan dapat diperhatikan dan dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat lokal.
Massa menyebut persoalan tempat berjualan tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun, hingga aksi berlangsung, mereka menilai belum ada penyelesaian konkret sesuai harapan para pedagang.
“Kami mewakili mama-mama Papua meminta kepada Bupati agar memberikan tempat jualan yang layak karena sudah sering disampaikan, tetapi tidak pernah direalisasikan. Menurut kami, ada dana Otsus buat kami. Berikan dana buat kami. Kenapa harus yang bukan Orang Asli Papua yang diberikan?” tegas perwakilan massa.
Melalui aksi tersebut, Somama-ti berharap pemerintah tidak hanya menjadikan Perda Nomor 4 Tahun 2024 sebagai produk regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaannya benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM Orang Asli Papua.
Mereka menegaskan bahwa mama-mama Papua membutuhkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha melalui penyediaan fasilitas perdagangan yang layak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, massa aksi kemudian diarahkan untuk mengikuti dialog bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi massa untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan tuntutan kepada pemerintah daerah.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.(*)
