Birokrat dan Politikus di Timika Telah Melakoni Hal Yang Buruk Buat Daerah Ini

Timika, mimbarpapua.com – Birokrat dan politikus di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Mimika dituntun untuk lebih profesional dalam menyikapi berbagai bentuk perubahaan bukan untuk kepentingan sesaat tapi demi masa depan daerah ini yang lebih baik dalam segala aspek kedepan. Jangan pertontonkan hal buruk yang menyandra daerah untuk berubah lebih baik dimasa depan.

Hal ini diungkapkan Akademisi dari STIE Jambatan Bulan, Habel Taime ,SE MM kepada media, Jumat (8/9/2023). Katanya, masyarakat Indonesia lebih khusus di tanah Papua menyaksikan drama yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan segala kepentingan sesaat ditanah Papua, khususnya Kabupaten Mimika.

Masyarakat Mimika kaget bahkan galau melihat semua peristiwa yang dipertontonkan secara tidak profesional oleh elit politik, hukum, hingga  jabatan diperjualbelikan.

Dia menyoroti, mereka yang berstatus terdakwa atau tersangka dapat berbuat apa saja dengan gonjang ganjingnya dunia birokrasi. Proyek-proyek daerah diambil oleh kelompok institusi tertentu dan membiarkan pihak lain menjadi korban ketidakadilan. Cara ini membuat Mimika mengalami kemunduran besar sembari membuat masyarakat bertanya-tanya gerakan apa yang sedang diciptakan oleh para elite di Kabupaten Mimika.

Kata dia, Kabupaten Mimika seperti kota kaboy, kota gengster. Ada pula yang mengatakan Mimika telah terjadi tsunami politik yang membawa daerah ini keambang kehancuran moral dan jati diri.  Bahkan ada kesan kuat rusaknya birokrasi pemerintahan di Kabupaten Mimika yang ruwet dan semakin membingungkan sesuai survei. Sebagai akademisi pastilah berpendapat lain.

“kondisi ini baik”. sebab, semakin terang benderang, membuka mata semua orang, Arah politik semakin jelas dan transparan. Tentu ada yang tidak sadar bahwa para pelaku kejahatan kemanusiaan sedang melakukan suatu proses pembusukan dan akan dibenamkan dalam kubangan ternak yang kotor dan berbau busuk.

Para pelaku kejahatan di dunia birokrasi dan politik ini secara spontan mempertontonkan hal buruk dihadapan rakyatnya. Masyarakat jadi muak, alergi melihat dan mendengar lagi nama-nama mereka yang kembali masuk dalam barisan penentu kebijakan.

Masyarakat Mimika terang dia sangat menyayangkan aksi para birokrat dan elit politik ini melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mereka bahkan menari dan bersukaria dalam jebakan spiderman, apapun itu jebakannya ketika mereka masuk tentu sulit untuk keluar.

Di kasus yang lain jelas dia mereka yang telah ditetapkan sebagai terdakwa ataupun tersangka belum akan berakhir. Kapan saja mereka akan diproses sesuai arah politik. Entah kasus korupsi dan kasus lainnya dalam waktu yang tidak begitu lama, mereka pasti tidak tenang dan selalui dihantui dengan masalah mereka sendiri. Ada banyak kasus tinggal menunggu waktu saja kapan diinterogasi oleh penegak hukum di negara ini.

Semasa kepemimpinan OmTob hukum diposisikan jauh dibawah dari politik sehingga dapat dikatakan politisasi hukum telah menjadi new normal di Kabupaten Mimika. Sesuatu yang upnormal dalam proses yang panjang berubah menjadi new normal. (Mar)

“Kami menilai dan berpendapat bahwa Masyarakat telah sadar dan pintar melihat drama yang dilakukan para birokrat dan politikus. Bahkan ada yang mengatakan mustahil mereka akan mendapat tiket pada pesta demokrasi mendatang ”tidak akan” jadi, masyarakat tidak perlu kaget jika para birokrat dan politikus dipanggil datang dan pergi oleh pihak penyidik atau KPK ke gedung merah putih,” ungkap dia.

Bahkan dengan menyandang status terdakwa dan tersangka saja sudah tercoreng.  Ini berpotensi menghambat langkah mereka ke pentas selanjutnya.

Sebagai akademisi pihaknya memiliki keyakinan mereka yang dikerdilkan, disandra bahkan disolimi karena kasus hukum atau politik akan mendapatkan kekuatan moral sebagai vibrating yang tentu akan meningkatkan keberanian mereka untuk tampil ke panggung yang lebih tinggi. Sebab, masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan kepada mereka untuk membangun lebih baik lagi dunia birokrasi pemerintahan dan memberikan edukasi politik. (mar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *