Berita  

Saya Terus Akan Bermimpi Kemendagri Harus Akui Terjadi Kekeliruan Dalam Penerapan Aturan Pelantikan PJ Bupati

Habel Taime, SE MM, Akademisi STIE Jambatan Bulan

Timika, mimbarpapua.com – Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) harus  mengakui telah terjadi kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan atas pelantikan Pj Bupati Mimika beberapa pekan lalu. Kemendagri harus menyelesaikan secara terhormat.

Hal ini disampaikan akademisi STIE Jambatan Bulan Timika, Habel Taime, SE MM melalui rilisnya ke redaksi Mimbar Papua.com, Jumat (23/6/2023).

Menurut Habel,  rentetan pemeriksaan terhadap Plt Bupati Mimika  Johannes Retob telah dilakukan dan tidak terbukti melakukan tindakan korupsi. Bahkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura memerintahkan Plt Bupati Mimika tetap menjaga kesehatan dan menjalankan tugas memimpin kabupaten Mimika.

Putusan terhadap Pak Johannes Retob sah berdasarkan fakta dan bukti-bukti ini menarik. Tetapi negara dalam hal ini kemendagri seharusnya mengikuti, mendalami serta mencermati proses hukum yang dijalani oleh Pak JR secara resmi setidaknya meminta laporan dari pihak-pihak yang memeriksa Pak JR telah merugikan anggaran negara.

Yang dilihat masyarakat saat ini kehadiran Negara/ Kemendagri gagal melakukan hal ini. Kemedagri harus bijaksana memutuskan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pelantikan Pj Bupati Mimika dan menyalahi aturan normatif.

Selanjutnya Kemendagri melakukan rehabilitasi dan pemulihan nama baik Pak Johannes Rettob. Ini sangat penting sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri kehadiran Negara/ Kemendagri memulihkan hukum secara terhormat.

Melihat fenomena yang terjadi ini ” saya akan terus bermimpi” mendambakan lembaga Kementrian Dalam Negeri yang mampu mengawal jalannya pemerintahan daerah sesuai kaidah aturan perundang-undangan. (Mar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *